Sekda Aceh Terima Tim Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kediaman Resmi
Banda Aceh — Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA, didampingi istri, yang juga Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh, Malahayati M. Nasir, menerima kunjungan Tim Pendataan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di kediaman resmi Sekda Aceh, Minggu (21/6/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghimpun data dan informasi terkait aktivitas ekonomi di seluruh Indonesia. Sensus yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali ini bertujuan menyediakan data dasar yang komprehensif mengenai kondisi dan struktur perekonomian nasional sebagai bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan.
Pada kesempatan itu, Nasir menyambut baik pelaksanaan pendataan yang dilakukan petugas BPS dan menyatakan dukungan Pemerintah Aceh terhadap suksesnya Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, data yang akurat dan berkualitas merupakan fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, termasuk dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sensus Ekonomi memiliki peran strategis dalam menyediakan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian. Karena itu, kami mendukung penuh pelaksanaannya dan berharap seluruh masyarakat dapat memberikan informasi yang benar kepada petugas agar data yang dihasilkan benar-benar berkualitas,” ujar Nasir.
Sekda Nasir juga mengapresiasi dedikasi para petugas lapangan yang menjalankan tugas pendataan di berbagai wilayah. Ia berharap pelaksanaan sensus dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi Aceh maupun nasional dalam beberapa tahun ke depan.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan seluruh pelaku usaha nonpertanian yang dilaksanakan BPS secara nasional. Hasil pendataan tersebut akan menjadi salah satu rujukan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
