Masyarakat Desak Wali Kota Banda Aceh Evaluasi dan Copot Kasatpol PP-WH, Dinilai Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas
BANDA ACEH.ZTV – Gelombang kritik terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Kota Banda Aceh kembali mencuat. Sejumlah masyarakat menilai pola penegakan aturan yang dilakukan selama ini terkesan tidak adil dan memunculkan persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap kelompok tertentu.
Masyarakat mendesak Illiza Sa’aduddin Djamal untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Satpol PP-WH, termasuk mempertimbangkan pencopotan Kepala Satpol PP-WH apabila dinilai tidak mampu menjaga kepercayaan publik serta menjalankan penegakan aturan secara berkeadilan.
Menurut Zultri Ramadhan, kritik yang berkembang bukanlah bentuk penolakan terhadap penegakan qanun maupun ketertiban umum. Namun, masyarakat mempertanyakan konsistensi aparat dalam menjalankan tugasnya.
“Banyak masyarakat melihat penindakan begitu cepat terhadap rakyat kecil, pedagang kecil, dan kelompok yang lemah. Tetapi ketika menyangkut pihak-pihak yang memiliki pengaruh atau kekuatan tertentu, penanganannya sering dianggap tidak secepat dan setegas itu. Kesan inilah yang memunculkan istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas,” ujar Zultri Ramadhan.
Ia menilai, apabila kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa evaluasi, maka akan berdampak terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak qanun.
Belakangan, Satpol PP-WH Kota Banda Aceh memang aktif melakukan berbagai penertiban dan pengawasan terhadap pelanggaran ketertiban umum maupun syariat Islam.  Namun di sisi lain, sebagian masyarakat menilai keberanian penegakan hukum harus ditunjukkan secara merata kepada seluruh pihak tanpa memandang status sosial maupun kedekatan dengan kekuasaan.
“Penegakan aturan harus berdiri di atas prinsip keadilan. Jika memang ada pelanggaran, siapapun pelakunya harus diproses secara terbuka dan profesional. Jangan sampai masyarakat melihat adanya standar ganda dalam penegakan aturan,” lanjutnya.
Zultri juga meminta Wali Kota Banda Aceh untuk mendengar aspirasi publik yang berkembang dan melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Satpol PP-WH sebagai bentuk komitmen menghadirkan pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
“Wali Kota harus berani melakukan evaluasi apabila memang terdapat persoalan yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Jabatan publik harus diukur dari kepercayaan masyarakat dan kualitas pelayanan yang diberikan,” tegasnya.
Masyarakat berharap Pemerintah Kota Banda Aceh dapat memastikan penegakan ketertiban dan syariat Islam berjalan secara profesional, humanis, serta tidak menimbulkan persepsi pilih kasih yang berpotensi merusak wibawa institusi di mata publik.
